POJOK INFORMASI
SURVEY LAYANAN
Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan KPPN Surabaya 2?
  

nilai

Selayang Pandang

Sejarah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II  lahir seiring dengan terjadinya reorganisasi di  Kementerian Keuangan, yaitu melalui  Keputusan  Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 214//KMK/01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  yang isinya antara lain memuat pembentukan KPPN Baru.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2005 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II  secara resmi  telah beroperasi dengan menempati Gedung Keuangan Negara II (GKN II) lantai 7 (tujuh) Jalan Dinoyo Nomor 111 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Dalam merealisasikan Reformasi Birokrasi  Menteri Keuangan telah menerbitkan dua Keputusan yaitu Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan dan Keputusan Menkeu No.31/KMK.01/2007 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pusat.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan ditandai dengan dibentuknya Kantor Pelayanan di masing-masing Eselon I. Ditjen Pajak membentuk KPP Besar, KPP Madya dan Pratama, Ditjen Bea Cukai membentuk Kantor Pelayanan Utama Bea & Cukai sementara itu untuk Ditjen Perbendaharaan me-launching KPPN Percontohan.  Pada tahap pertama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara percontohan yang dibuka sebanyak 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tersebar di 17 propinsi di Indoesia pada  bulan Agustus 2007. Salah satu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan yang dibuka  adalah KPPN Surabaya II.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II sebagai salah satu KPPN Percontohan dalam memberikan pelayanan kepada para Stakeholder  telah menerapkan prinsip-prinsip service  excellent pada bisnis proses seperti one stop service, transparan, akuntabel cepat, menggunakan standar teknologi informasi dan bersih dari KKN serta layanan bebas biaya (zero cost).

 

PERATURAN
  • S-4459/PB/2013
    tentang Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013
  • PER-58/PB/2013
    tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN
  • PMK-190/PMK05/2012
    tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  • PER-81/PB/2011
    tentang Tata cara pengesahan Hibah Langsung bentuj uang dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
  • PER-16/PB/2014
    tentang Tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN
  • PER-40/PB/2016
    tentang Perubahan Ketiga PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • S-8782/PB/2016
    tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran atas Perubahan Pagu akibat Revisi Penghematan (Self Blocking)
  • PER-44/PB/2016
    tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
APLIKASI