POJOK INFORMASI
SURVEY LAYANAN
Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan KPPN Surabaya 2?
  

nilai

Menyongsong Tahun Anggaran 2016

APBN 2016 telah disahkan dan realisasinya siap dilaksanakan. Tentunya bagi satuan kerja yang mendapatkan DIPA di tahun 2016 perlu mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan anggaran

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan langkah-langkah awal tahun bagi satuan kerja.

  1. Penatausahaan DIPA Petikan pada awal tahun anggaran sebagai berikut:
  • Mencocokkan kode validasi (digital stamp/barcode) yang tertuang dalam DIPA petikan dengan kode validasi yang ada di dalam Database RKA-K/L DIPA
  • ADK DIPA Petikan Awal  dapat di unduh melalui website : www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id  dengan menggunakan user dan password masing-masing satuan kerja
  • Permintaan user dan password dapat melalui email ke Direktorat Jenderal Anggaran dengan alamat rkakldipa@anggaran.depkeu.go.id
  • Setelah mendapat DIPA petikan satker wajib meneliti dalam hal:
  1. Kesesuaian yang tertulis di dalam DIPA Petikan dengan kondisi satker seperti kode KPPN, kode lokasi, kode sumber dana, cara penarikan, kode kewenangan, dsb.
  2. Isi dari DIPA petikan tersebut terutama pada kegiatan, subkegiatan, output/keluaran dan jenis belanja
  3. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan DIPA yang diragukan keasliannya atau tidak sesuai dengan ciri-ciri DIPA yang ditentukan agar segera melaporkan ke KPPN, Kanwil DJPB setempat atau ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
  4. Agar segera melakukan revisi DIPA/POK jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi satker di lapangan

 

  1. Persyaratan Revisi DIPA Petikan
  • Surat usul revisi anggaran dilampiri matrik (semula-menjadi) dari aplikasi RKA-K/L DIPA revisi yang ditandatangani oleh KPA satker
  • Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermaterai Rp 6.000
  • Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah (grant summary) untuk satker penerima Hibah Langsung dalam bentuk uang
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab revisi RBA Definitif untuk satker BLU
  • ADK yg dihasilkan dari aplikasi RKA-K/L DIPA Revisi

 

  1. Kewenangan Revisi Anggaran
  2. Kewenangan KPA : 
  • Penggeseran anggaran antar akun antar komponen dalam satu output/keluaran sepanjang tidak menyebabkan perubahan pada DIPA petikan
  • Kanwil DJPB :
  • Pergeseran anggaran antar output/keluaran satu kegiatan dalam satu satker
  • Pergeseran anggaran antar output/keluaran antar kegiatan dalam satu satker/antar satker (persetujuan unit Es-I)
  • Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) :
  • Pergeseran antar satker antar program

 

  1. Persiapan Pencairan Anggaran
  • Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja
  • Penyampaian SK Pejabat Perbendaharaan beserta spesimen tanda tangan kepada KPPN mitra kerja
  • Menunjuk petugas yang akan berhubungan dengan KPPN sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS). Maksimal 3 orang PNS/CPNS (fotocopy identitas + foto terbaru 4x6)
  • Pendaftaran PIN PPSPM (sistem untuk melindungi PPSPM dan petugas KPPN dalam transaksi pencairan dana APBN ke KPPN) . Dengan persyaratan menunjukkan asli SK dari KPA + Copy surat penunjukan PPSPM, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran, Copy kartu identitas, nomor ponsel yang digunakan untuk transaksi PIN PPSPM, materai Rp.6000,- satu lembar
  • Pembukaan rekening bendahara pengeluaran sesuai PMK Nomor PMK 252/PMK.05/2014. Surat permohonan persetujuan pembukaan rekening dilampiri :
  • Fotokopy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)
  • Surat pernyataan tentang penggunaan rekening

 

  1. Pengajuan Uang Persediaan ke KPPN

Mengajukan SPM Uang Persediaan (UP) kepada KPPN sebagai uang muka kerja untuk membiayai seluruh kegiatan satker yang tidak dapat dilaksanakan/tidak memungkinkan dengan SPM LS (langsung) dengan persyaratan:

  • SPM dana UP beserta ADK
  • Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk
  • Petugas satker harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS)

 

  1. Perencanaan Kas dan Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme Penyusunan Perkiraan di Tingkat Satuan Kerja

  • Penyusunan jadwal kegiatan berdasarkan POK

Menyusun rencana waktu pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK. Jadwal ini sebagai acuan bagi satker untuk melaksanakan kegiatannya pada bulan-bulan mendatang selama 1 tahun anggaran

  • Penyusunan jadwal perkiraan penarikan/penyetoran dana

Membuat perkiraan pembayaran dari pagu DIPA sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan

  • Updating data

Menyesuaikan jadwal pelaksanaan dan perkiraan penarikan dana dengan realisasi dan perubahan kondisi di lapangn yang diperkirakan merubah penyusunan perkiraan

 

Catatan: satker harus melakukan revisi rencana penarikan pada halam III DIPA petikan per triwulan sekali

 

  1. Bantuan Layanan

KPPN melayani seluruh satker yang memerlukan bantuan informasi tentang peraturan/teknis perbendaharaan, aplikasi dan bimbingan/asistensi terkait pelaksanaan anggaran 2016

 

Kanwil DJPBN melayani seluruh satker yang memerlukan informasi tentang peraturan/teknis revisi anggaran aplikasi RKA-K/L DIPA dan bimbingan/asistensi terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 

PERATURAN
  • S-4459/PB/2013
    tentang Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013
  • PER-58/PB/2013
    tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN
  • PMK-190/PMK05/2012
    tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  • PER-81/PB/2011
    tentang Tata cara pengesahan Hibah Langsung bentuj uang dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
  • PER-16/PB/2014
    tentang Tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN
  • PER-40/PB/2016
    tentang Perubahan Ketiga PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • S-8782/PB/2016
    tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran atas Perubahan Pagu akibat Revisi Penghematan (Self Blocking)
  • PER-44/PB/2016
    tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
APLIKASI