POJOK INFORMASI
SURVEY LAYANAN
Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan KPPN Surabaya 2?
  

nilai

KUNJUNGAN TIM KPPN SURABAYA II

KUNJUNGAN TIM KPPN SURABAYA II

UPAYA PERCEPATAN REALISASI

Penyerapan Dana APBN yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja fiskal pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, kondisi penyerapan anggaran pada KPPN Surabaya II dapat dikatakan kurang maksimal. Hingga akhir Agustus 2015, realisasi belanja seluruh satuan kerja pada KPPN Surabaya II baru mencapai 33 %, angka tersebut tentunya jauh dari ideal, mengingat saat ini sudah memasuki bulan September dan hanya tersisa 3 bulan lagi untuk mengejar penyerapan dana sebesar 67 persen lagi.

Untuk itu KPPN Surabaya II berinisiatif untuk melakukan pemetaan satuan kerja mana saja yg memiliki dana besar namun penyerapan rendah. Dari hasil pemetaan tersebut ditindaklanjuti dengan upaya “jemput bola” ke satker dengan penyerapan rendah tersebut. Tim dari KPPN mengunjungi 21 satuan kerja untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan metode berdialog  langsung dengan satuan kerja untuk mengetahui apa hambatan atau kendala yang menyebabkan penyerapan masih rendah, yang kemudian dicari solusi untuk segera melakukan mengajukan tagihan dan kontrak ke KPPN.

Kunjungan KPPN ini dilakukan selama enam hari pada bulan Agustus s/d September dengan lokasi satker Surabaya dan Gresik.  Selama melakukan kunjungan, tim KPPN berdialog dengan Pejabat Pengelola Keuangan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Dinas/Pimpinan Kantor selaku KPA, Bendahara dan operator aplikasi. Dari hasil dialog didapatkan informasi dari satker baik dari segi penganggaran, proses pencairan dana hingga teknis aplikasi. Dalam kesempatan tersebut tim KPPN menyampaikan pula informasi terkini mengenai sistem SPAN.

Pihak satuan kerja sendiri merasa senang dengan adanya kunjungan dari KPPN tersebut. Satker  dapat menyampaikan berbagai hal yang selama ini menjadi kendala bagi mereka serta mendapatkan solusi untuk melakukan kegiatan, serta pengajuan tagihan ke KPPN. Harapannya, satker akan segera, mencairkan dana melalui KPPN, sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan agar tidak terjadi penumpukan pengajuan SPM di akhir tahun.  

 

Penulis : Hafiiz

            Editor dan Reporter  : APAN

PERATURAN
  • S-4459/PB/2013
    tentang Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013
  • PER-58/PB/2013
    tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN
  • PMK-190/PMK05/2012
    tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  • PER-81/PB/2011
    tentang Tata cara pengesahan Hibah Langsung bentuj uang dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
  • PER-16/PB/2014
    tentang Tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN
  • PER-40/PB/2016
    tentang Perubahan Ketiga PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • S-8782/PB/2016
    tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran atas Perubahan Pagu akibat Revisi Penghematan (Self Blocking)
  • PER-44/PB/2016
    tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
APLIKASI