POJOK INFORMASI
SURVEY LAYANAN
Apakah Anda merasa puas dengan pelayanan KPPN Surabaya 2?
  

nilai

GATHERING MITRA KERJA

 

 

Dalam melaksanakan Tupoksi selaku pengelola APBN, KPPN Surabaya II bermitra dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja. Yaitu satuan kerja dan bank-bank persepsi di lingkup pembayaran KPPN Surabaya II . Untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi,  diadakan gathering pada tanggal 29 Juli 2016 bertempat di Aula GKN Surabaya 2 lantai 4. Acara tersebut bertajuk “melalui Gathering Mitra Kerja KPPN Surabaya II 2016, kita bangun hubungan yang harmonis dalam pengelolaan keuangan negara yang aman dan akuntabel”.

Telah terbit Buletin Bakti edisi 3 (Maret 2016)

LAPORAN KEUANGAN JUGA PENTING

 

Pelaksanaan APBN yang baik dan benar tidak melulu soal bagaimana mencairkan dana melalui SPM saja. Memang sebagian besar bendahara memberi perhatian lebih pada proses pencairan dana. Mulai dari perencanaan kas, teknis aplikasi hingga berbagai peraturan yang terkait. Namun ada pula sisi lain pelaksanaan APBN yang tak kalah penting, yaitu penyusunan laporan keuangan. Setelah dana APBN dicairkan kepada yang berhak, tentu proses selanjutnya adalah bagaimana mempertanggunggjawabkan dan menyajikannya dalam sebuah laporan keuangan.

 

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI MPN G2

Akhir Tahun Anggaran 2015 telah dilewati dengan baik. Kini saatnya bagi satuan kerja untuk menyusun Laporan Keuangan tahun 2015. Untuk itu KPPN Surabaya II menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerimaan Negara melalui MPN G2.

APBN 2016 telah disahkan dan realisasinya siap dilaksanakan. Tentunya bagi satuan kerja yang mendapatkan DIPA di tahun 2016 perlu mempersiapkan segala hal terkait pelaksanaan anggaran

APLIKASI SAS

Tahun Anggaran 2015 akan segera berakhir, sebentar lagi kita memasuki Tahun Anggaran 2016. Bagi Anda yang baru menjabat sebagai bendahara satuan kerja (satker) maupun operator aplikasi keuangan di lingkungan kementerian/lembaga yang mengelola dana APBN, mungkin masih asing dan belum tahu dengan aplikasi yang satu ini, Aplikasi SAS yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

KUNJUNGAN TIM KPPN SURABAYA II

UPAYA PERCEPATAN REALISASI

Penyerapan Dana APBN yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja fiskal pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, kondisi penyerapan anggaran pada KPPN Surabaya II dapat dikatakan kurang maksimal. Hingga akhir Agustus 2015, realisasi belanja seluruh satuan kerja pada KPPN Surabaya II baru mencapai 33 %, angka tersebut tentunya jauh dari ideal, mengingat saat ini sudah memasuki bulan September dan hanya tersisa 3 bulan lagi untuk mengejar penyerapan dana sebesar 67 persen lagi.

Agar APBN Ideal, Menkeu Tekankan Pentingnya

Optimalisasi Penerimaan dan Belanja

Jakarta, 26/08/2015 Kemenkeu - Pemerintah telah berusaha menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 seideal mungkin. Namun demikian, dalam kenyataannya, Menteri Keungan Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi pemerintah.

Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa (25/8) sore, Menkeu mengungkapkan sejumlah kendala tersebut. “Kita semua menginginkan suatu APBN yang ideal, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi pengganjal untuk APBN kita menjadi ideal,” ungkapnya

 

PENYAMPAIAN ADK REKONSILIASI MELALUI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL)

 

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel, perlu dilaksakan rekonsiliasi data antara data KPPN/SPAN dengan data Satuan Kerja.

PERATURAN
  • S-4459/PB/2013
    tentang Penjelasan lebih lanjut penggunaan akun perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK.5/2013
  • PER-58/PB/2013
    tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak Dalam SPAN
  • PMK-190/PMK05/2012
    tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  • PER-81/PB/2011
    tentang Tata cara pengesahan Hibah Langsung bentuj uang dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
  • PER-16/PB/2014
    tentang Tata cara koreksi data transaksi keuangan pada SPAN
  • PER-40/PB/2016
    tentang Perubahan Ketiga PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
  • S-8782/PB/2016
    tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran atas Perubahan Pagu akibat Revisi Penghematan (Self Blocking)
  • PER-44/PB/2016
    tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
APLIKASI